image

Foto: suaramerdeka.com/Eko Fataip

23 Januari 2018 | 20:05 WIB | Semarang Metro

Keterwakilan Perempuan dalam Pemilu Dinilai Stagnan

SEMARANG,suaramerdeka.com- Keterwakilan perempuan dalam beberapa penyelenggaraan pemilu, jumlahnya dipandang masih stagnan. Ketua Forum Kesetaraan Keadilan Gender (FKKG) Jawa Tengah, Indra Kertati menyatakan, secara nasional keterwakilan politik perempuan di legislatif cenderung menurun. Dari 18,2 persen hasil pemilihan legislatif (Pileg) 2009, menjadi 17,3 persen dalam Pileg 2014.

Adapun posisi capaian Jawa tengah justru meningkat, meskipun belum mencapai 30 persen. Pada Pileg 2009, menunjukkan persentase keterwakilan perempuan di legislatif tingkat DPRD Jawa Tengah sebesar 15 persen. Angka tersebut meningkat menjadi 21 persen pada penyelenggaraan pemilu berikutnya atau Pilleg 2014.

"Persentase capaian dua pemilu terakhir 2009 dan 2014 masih stagnan. Sedangkan rata-rata capaian untuk DPRD provinsi 16 persen dan DPRD kabupaten/kota 14 persen. Ini tentu masih jauh dari kuota 30 persen," kata Indra pada diskusi bertajuk Peningkatan Kapasitas Jejaring Kelembagaan Masyarakat dalam Pengarusutamaan Gender Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPA3KB) Provinsi Jateng di kantor tersebut, Jalan Pamularsih Semarang, Selasa (23/1).

Secara umum, pengarusutamaan gender di bidang politik diakuinya sudah mengalami peningkatan, namun belum optimal. Karena itu, pengawalan terhadap pelaksanaan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dan kebijakan kuota 30 persen keterwakilan perempuan, perlu dilakukan oleh pemerintah hingga organisasi masyarakat.

"Kami sebagai mitra pemerintah daerah akan menyiapkan dan mendorong perempuan potensial melalui pendidikan dan perluasan jaringan. Sehingga pemilu berjalan jujur dan adil, dengan mempertimbangkan kuota 30% perempuan," imbuhnya.

Acara tersebut juga menghadirkan sejumlah narasumber lain, di antaranya komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jateng Muslim Aisha, komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jateng Dini Inayati dan dimoderatori Ketua LSM Setara, Tsaniatus Sholihah.

Dini Inayati yang juga Ketua Divisi Pengembangan Jaringan FKKG menambahkan, penyandang disabilitas yang memenuhi syarat, mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, termasuk sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD, calon presiden, wakil presiden serta penyelenggara pemilu. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu.

"FKKG harus mampu berkomunikasi dengan partai politik untuk memilih calon kandidat perempuan yang potensial. Calon kandidat perempuan ini juga harus memiliki modal pribadi, popularitas, elektabilatas dan modal financial serta tidak kalah penting punya kapasitas atau reputasi," paparnya.

Dia mengakui, ada sejumlah hambatan terkait pemenuhan kuota perempuan di legislatif. Hambatan ini beberapa di antaranya, perempuan masih dinilai sebagai ornamen politik sebagian besar partai politik. Selain itu, sosiokultural masyarakat secara umum pragmatis dan tidak mengetahui urgensi keterwakilan perempuan.

"Ketika pemilihan bakal calon, kapasitas perempuan masih minim dalam berkompetisi di internal partainya. Selain itu juga masih lemah mengelola kampanye setelah berhasil menjadi kandidat atau calon," imbuhnya.

(Eko Fataip /SMNetwork /CN38 )